PONTIANAK // Monitor86.com
Polda Kalbar menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung program nasional pemberantasan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (Ormas) yang dapat menghambat investasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H., menegaskan bahwa Polda Kalbar bersama jajaran akan berkomitmen menjalankan instruksi ini secara tegas dan terukur.
"Program ini bertujuan untuk memberantas aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum-oknum Ormas yang dapat mengganggu investasi, baik melalui pemerasan, pungutan liar (pungli), penguasaan lahan ilegal, maupun bentuk aksi premanisme lainnya," ujar Kombes Pol Bayu Suseno, Minggu (16/03/2025).
Dalam upaya ini, Polri akan membentuk Tim Khusus yang terdiri dari kolaborasi antara Mabes Polri, Polda, hingga Polres jajaran, guna menangani kasus-kasus premanisme yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha.
Polda Kalbar mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan aksi premanisme melalui Hotline "110" atau langsung ke kantor kepolisian terdekat. Keamanan serta kerahasiaan pelapor akan dijamin.
"Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti dengan penyelidikan mendalam. Jika ditemukan bukti yang cukup, kami akan menegakkan hukum terhadap para pelaku yang terbukti melakukan aksi premanisme," tegasnya.
Lebih lanjut, untuk memastikan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam aksi premanisme atau melakukan praktik perlindungan terhadap kelompok tertentu, Propam Polri akan melakukan pengawasan ketat terhadap personel Polri.
"Jika ada anggota kepolisian yang terbukti terlibat, maka akan diberikan sanksi tegas, mulai dari sanksi disiplin, sidang kode etik, hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.
Sebagai langkah preventif, Polda Kalbar akan melakukan sosialisasi kepada internal Polri serta seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pelaku usaha, UMKM, serta instansi pemerintah dan stakeholder terkait dalam upaya pemberantasan premanisme di Kalimantan Barat.
"Langkah ini sejalan dengan prinsip kerja Kapolda Kalbar, yakni Responsif, Partnership, dan Solutif dalam menghadapi setiap permasalahan. Kami akan bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi investasi serta masyarakat luas," pungkas Kombes Pol Bayu Suseno.
Publisher : Krista
Sumber : Humas Polda Kalbar
Social Footer