Cakar Rajawali Menancap dalam Kasus "Korupsi' Napak Tilas Ketapang: Siapa Saja yang Terlibat?

               Ket Foto : Ilustrasi (Istimewa) 

Ketapang, Kalbar —Monitor86.com

Semester pertama tahun 2025 diwarnai dengan merebaknya isu korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Ketapang. Sejumlah media online gencar memberitakan dugaan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh ternama dan pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik antara lain:

- Kasus Proyek Teluk Keluang: Ditangani oleh Polda Kalbar.

- Kasus Dugaan Korupsi Paket Pekerjaan di Politeknik: Ditangani oleh Kejati Kalbar.

- Kasus Pengembangan Bandara Rahadi Oesman: Kejati Kalbar telah menetapkan 7 orang tersangka.

- Kasus Paket Proyek di Dinas Perkim-LH: Ditangani oleh Polda Kalbar.

- Dugaan Korupsi pada Kegiatan Napak Tilas (2022-2024): Sedang diselidiki oleh Kejati Kalbar.

Terkait kasus Napak Tilas, sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Ketapang diduga telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Sumber kredibel menyebutkan beberapa nama, termasuk:

- Junaidi Firawan (Kadis Pariwisata dan Kebudayaan)

- Ir. Sikat (Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan)

- Devy Harinda

Mantan Bupati Martin Rantan, Ketua Panitia Gusti Kamboja, dan Kepala Dinas PU Haji Denneri juga disebut-sebut akan dipanggil terkait kasus ini. Struktur Panitia Napak Tilas melibatkan nama-nama besar, termasuk:

- Mantan Bupati Martin Rantan (Pembina)

- Wakil Bupati H. Farhan (Pembina)

- Ketua DPRD (Pembina)

- Kapolres Ketapang (Pembina)

- Kejari Ketapang (Pembina)

- Ketua Pengadilan Negeri Ketapang (Pembina)

- Dandim 1203 Ketapang (Pembina)

- Danlanal Ketapang (Pembina)

- Alexander Wilyo (Sekretaris Daerah, Penanggungjawab Utama)

- Ir. H. Gusti Kamboja (Ketua Panitia)

- Leodanrdus Rantan (Sekretaris Umum)

- H. Wahyudin, SE., M. Soal (Bendahara Umum)

Dana yang digunakan untuk kegiatan Napak Tilas mencapai angka fantastis, yaitu 12 miliar rupiah dari APBD dan puluhan miliar rupiah dari dana CSR.

Sorotan DPP RAJAWALI :

Dewan Pimpinan Pusat  Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPP RAJAWALI) mengecam keras praktik dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik di Ketapang. Beliau menyatakan bahwa kasus ini merupakan tamparan keras bagi integritas pemerintahan daerah dan merugikan masyarakat. "Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai ke akarnya," tegas Hadysa Prana Ketum Rajawali. Beliau juga menyerukan reformasi birokrasi dan peningkatan pengawasan internal untuk mencegah praktik korupsi dimasa depan. Kamis (02/10/25).

Kasus korupsi yang mencuat di Ketapang ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan daerah dan aparat penegak hukum. Masyarakat menanti transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini. Diharapkan, pengusutan tuntas kasus korupsi ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah praktik serupa di masa depan.

Ketum Rajawali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. "Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang mencoba menghalang-halangi proses hukum. Keadilan harus ditegakkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ketapang," pungkasnya.

Sementara itu, pihak Kejati Kalbar belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus ini. Rajawal akan terus berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru dan berimbang. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di Ketapang.

Publisher : TIM/RED

Penulis : TIM RAJAWALI

Sumbser : DPP RAJAWALI