Pontianak, Kalbar —Monitor86.com
Dewan Pimpinan Pusat Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPP RAJAWALI) menyampaikan apresiasi atas aksi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat (Kalbar) di depan Mapolda Kalbar pada Jumat, 3 Oktober 2025. Aksi ini bertujuan untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus hukum yang melibatkan Ria Norsan.
DPP RAJAWALI menilai bahwa desakan yang dilakukan oleh HMI Kalbar merupakan langkah positif dalam mengawal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kalimantan Barat. "Kami sangat mengapresiasi keberanian dan kepedulian HMI Kalbar terhadap isu-isu penting di daerah. Desakan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan keadilan ditegakkan," ujar Hadysa Prana Ketua Umum DPP RAJAWALI. Jumat (03/10/25).
Selain itu, DPP RAJAWALI juga menyoroti kasus yang menyeret nama Ria Norsan terkait dengan BP2TD Mempawah yang hingga kini masih belum menemui titik terang di Polda Kalbar. DPP RAJAWALI berharap agar pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan akuntabel.
"Kami meminta Polda Kalbar untuk segera memberikan kejelasan terkait kasus BP2TD Mempawah yang melibatkan Ria Norsan. Masyarakat berhak tahu perkembangan kasus ini dan kami berharap tidak ada pihak yang mencoba menghalang-halangi proses hukum," tegasnya.
DPP RAJAWALI juga memberikan beberapa pilihan atau rekomendasi terkait penanganan kasus ini, antara lain:
1. Mendorong KPK untuk mempercepat proses penyidikan dan membawa kasus ini ke pengadilan jika ditemukan bukti yang cukup.
2. Meminta Polda Kalbar untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terkait perkembangan kasus BP2TD Mempawah kepada publik.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi jalannya proses hukum dan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang berupaya menegakkan keadilan.
DPP RAJAWALI berharap agar dengan adanya desakan dari berbagai pihak, kasus-kasus yang melibatkan Ria Norsan dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas sosial dan pembangunan di Kalimantan Barat
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Sumber - DPP RAJAWALI
Social Footer