Kasus Skylift Mempawah Mandek? MAUNG "Ancam" Lapor ke KPK Jika Kejari Tak Serius

            Ket Foto : Ilustrasi (Istimewa)

Mempawah, Kalbar — Monitor86.com

Monitor Aparatur Untuk Negata dan Golongan (MAUNG) menyorot dugaan kurang menyeluruhnya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan unit truck skylift di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2019 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah Kalimantan Barat.

MAUNG mempertanyakan mengapa Kejari Mempawah, meski telah menetapkan AR (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Dishub) dan HS (Direktur Utama CV HMP) sebagai tersangka pada 29 September 2022, belum menyentuh pihak lain yang diduga terlibat, khususnya inisial ED alias DD yang disebut sebagai adik bupati Mempawah.Sabtu (04/10/25).

"Kami mempertanyakan apakah penanganan kasus ini sudah 'HOLISTIK "? Mengapa hanya dua tersangka itu saja?" ujar Tim MAUNG dalam keterangan persnya.

MAUNG menyoroti bahwa ED alias DD, berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga kuat terlibat dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 200 juta tersebut. Mereka mengungkit pernyataan Kepala Kejari Mempawah, Didik Adyotomo, yang pada 30 September 2022 menyatakan bahwa ED alias DD telah diperiksa sebagai saksi dan berpotensi menjadi tersangka. "Namun, faktanya, sampai hari ini belum ada tindak lanjut terhadap yang bersangkutan," tegas Tim Investigasi MAUNG.

MAUNG  juga mengutip keluhan warga Mempawah yang merasa kecewa karena kasus ini terkesan mandek dan hanya menjadikan AR dan HS sebagai "tumbal". Mereka mendesak Kejari Mempawah untuk bertindak transparan dan adil, serta membuka semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Koordinator Lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi, Yayat Darmawi, turut memberikan opininya dan menyoroti dugaan gurita korupsi di Kabupaten Mempawah sejak era Bupati HRN. Yayat mendesak aparat penegak hukum untuk mengevaluasi cara penanganan kasus korupsi dan memutus mata rantai pelakunya.

MAUNG menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan membuka kemungkinan untuk 'melaporkannya" ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika penanganan oleh Kejari Mempawah dinilai tidak memuaskan.

Publjsher : TIM/RED

Penulis : TIM LSM MAUNG

Sumber : DPP MAUNG

Ket Foto : Ilustrasi (Istimewa)

)