Hadysa Prana Ketum MAUNG
Pontianak,Kalbar —Monitor86.com
Dewan Pimpinan Pusat Monitor Aparatur Untuk Negata dan Golongan (DPP MAUNGl) kembali menyoroti pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) di DPRD Kalbar, khususnya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh salah satu pimpinan DPRD, "Prabasa Anantatur."MAUNG menilai, terdapat indikasi kuat pelanggaran hukum dalam alokasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dari dana Pokir tersebut.
MAUNG: Ada Potensi Korupsi Berjamaah!
Ketua umum MAUNG,Hadysa Prana mengungkapkan kekhawatiran pihaknya terhadap potensi terjadinya korupsi berjamaah dalam pengelolaan dana Pokir DPRD Kalbar. Hal ini didasari oleh informasi yang beredar dimasyarakat bahwa sebagian dana Pokir dialokasikan untuk proyek di luar daerah pemilihan (dapil) dan dipecah menjadi paket-paket kecil dengan nilai di bawah Rp200 juta.
"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Alokasi dana Pokir untuk proyek di luar dapil jelas bertentangan dengan Permendagri 86/2017. Tindakan memecah proyek juga sangat mencurigakan, karena tujuannya diduga untuk menghindari proses lelang terbuka yang lebih transparan," ujar Hady. Senin (27/10/25).
Pelanggaran Hukum yang Disoroti:
MAUNG menyoroti beberapa potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana Pokir ini, di antaranya:
1. Pelanggaran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017: Pasal yang mengatur bahwa Pokir harus berasal dari aspirasi masyarakat di dapil masing-masing anggota dewan.
2. Potensi Pelanggaran UU Keuangan Negara: Jika dalam pengelolaan dana Pokir terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
3. Potensi Pelanggaran UU Tipikor: Jika terdapat unsur suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam proses pengadaan proyek Pokir.
"Kami tidak menuduh siapapun, tapi kami mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka para pelaku harus ditindak tegas," tegas ketum
Desakan Audit Independen:
Untuk memastikan pengelolaan dana Pokir dilakukan secara transparan dan akuntabel, MAUNG mendesak DPRD Kalbar untuk segera melakukan audit independen terhadap seluruh proyek yang dibiayai dari dana Pokir.
"Audit independen sangat penting untuk mengungkap apakah ada penyimpangan atau tidak. Hasil audit ini harus dipublikasikan kepada masyarakat agar tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Hady
MAUNG akan terus mengawal isu ini dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan pengelolaan dana Pokir di DPRD Kalbar. MAUNG berharap, DPRD Kalbar dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana aspirasi masyarakat, sehingga tidak ada lagi celah untuk praktik korupsi.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Social Footer