Terungkap Skandal Melawi, Rajawali Beraksi: "Kami Tidak Akan Biarkan Ketidakadilan Merajalela'!

    Ket Foto :  Hadysa Prana Ketua Umum Rajawali (Istimewa)

Melawi, Kalbar —Monitor86.com

Skandal keuangan yang mengguncang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi terus menuai kecaman. Setelah terungkap dugaan pembebanan utang daerah sebesar Rp147 miliar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kini giliran Dewan Pimpinan Pusat Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (DPP RAJAWALI), angkat bicara. Minggu (05/10/25).

 

Ketua DPP RAJAWALI, Hadysa Prana, dalam keterangan persnya, menyatakan bahwa tindakan Pemkab Melawi adalah "bentuk kezaliman yang nyata dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bobrok."  Hady menegaskan bahwa RAJAWALI tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang menimpa para ASN di Melawi Kalimantan Barat.

 

"Kami mengecam keras tindakan Pemkab Melawi yang tega mengorbankan hak-hak ASN demi menutupi utang daerah. ASN adalah ujung tombak pelayanan publik, bukan sapi perah yang bisa diperas seenaknya. Ini adalah preseden buruk yang harus dilawan!" ujar Hady dengan nada geram.

 

Kronologi Skandal:

 

Seperti yang telah diberitakan sejumlah media, Pemkab Melawi diduga memiliki utang kepada pihak ketiga yang mencapai Rp147 miliar. Alih-alih mencari solusi yang transparan dan akuntabel, Pemkab justru mengeluarkan Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 900.1.1/13/BPKAD-B Tahun 2025 yang memerintahkan pemotongan TPP ASN sebesar 20% setiap bulan.

 

Kebijakan ini sontak menuai protes dari ribuan ASN yang merasa dirugikan. Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pemotongan TPP sangat berdampak pada kebutuhan sehari-hari, terutama bagi mereka yang memiliki TPP kecil.

 

"Bagi kami, TPP itu sangat berarti. Kalau dipotong 20%, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Sementara pejabat enak-enakan beli mobil dinas mewah," keluhnya.

 

Ironi di Tengah Krisis:

 

Di tengah krisis keuangan yang melanda daerah, Pemkab Melawi justru menganggarkan Rp7,2 miliar untuk pengadaan mobil dinas mewah bagi para pejabat tinggi. Hal ini semakin menambah kemarahan publik dan memicu dugaan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

 

DPP RAJAWALI  Desak KPK Bertindak:

 

Hady menegaskan bahwa DPP RAJAWALI akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak.

 

"Kami mendesak KPK untuk segera melakukan audit investigasi mendalam terhadap seluruh pengelolaan keuangan Kabupaten Melawi, termasuk pengadaan mobil dinas mewah yang mencurigakan. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum!" tegasnya.

 

DPP RAJAWALI  juga akan menggalang solidaritas dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengawal kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan.

 

"Kami akan bersurat kepada KPK, BPK, dan lembaga terkait lainnya untuk meminta perhatian serius terhadap kasus ini."  Tegas Ketum

Tuntutan DPP RAJAWALI : 

 

1. Batalkan segera pemotongan TPP ASN dan kembalikan hak-hak mereka sepenuhnya.

2. Lakukan audit investigasi mendalam terhadap seluruh pengelolaan keuangan Kabupaten Melawi sejak tahun 2021.

3. Jerat semua pihak yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tanpa pandang bulu.

4. Perbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Melawi agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

 

DPP RAJAWALI berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan ditegakkan bagi para ASN dan masyarakat Melawi. "Kami tidak akan berhenti sampai keadilan terwujud!" pungkas  orang nomor satu di DPP RAJAWALI dengan semangat membara.

Publisher : TiM/RED

Penulis : TIM.RAJAWALI

Sumber. : DPP RAJAWALI