Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
PONTIANAK // Monitor86.com
Banyak followers saya nanya, “Bang, apa sih konsekuensi hukumnya bila ijazah Pakde palsu?” Saya pun riset kecil dan menemukan sejumlah sumber. Duduk yang manis, siapkan kopi lagi, mari kita ulas secara hukum soal drama ijazah ini.
Tuduhan ijazah palsu Jokowi sangat mewarnai perjalanan bangsa ini. Cukup lama publik menanti, apakah benar ijazah Jokowi itu asli. Sidang perdana sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, 24 April 2025. Lalu, apa lagi setelah itu?
Berikutnya, proses hukum dilanjutkan dengan tahap mediasi. Katanya, semua konflik bisa diselesaikan dengan duduk bareng, minum teh, lalu peluk-pelukan sambil bilang, “Udah ya, jangan ribut.” Tapi ini bukan soal rebutan tanah kuburan, ini dugaan bahwa Presiden Republik Indonesia dua periode masuk lewat pintu belakang ijazah. Coba bayangkan, mediasi digelar, penggugat ngotot, dan pihak tergugat bilang, “Ijazahnya asli, Mas, dijamin bukan hasil download dari Scribd.”
Kalau mediasi gagal, sidang lanjut ke pokok perkara. Di sinilah dokumen-dokumen keluar semua, ijazah, transkrip nilai, fotonya pas lulus, bahkan mungkin jadwal piket kelas 1984. Lalu kita, rakyat kecil, tentu menanti sambil makan gorengan, berharap ada plot twist. Misalnya, dosennya ternyata alien. Atau, kampusnya adalah markas rahasia Illuminati cabang Jogja. Jangan remehkan imajinasi publik +62. Mereka bisa bikin konspirasi dari tisu bekas kalau perlu.
Nah, kalau sampai hakim memutuskan bahwa ijazah itu palsu, Indonesia bisa geger seperti anak kos kehabisan mi instan tanggal 5. Secara hukum, pencalonannya sebagai presiden bisa dianggap tidak sah. Tapi lucunya, keputusan-keputusan selama dia menjabat tetap berlaku. Lah? Gimana tuh? Ibarat kamu naik pesawat bajakan, tapi sampai tujuan juga, dan pilotnya dapet piagam penghargaan. Ini namanya, hukum Indonesia edisi plot armor.
Tentu, akibatnya bisa merembet ke mana-mana. Bayangkan KPU harus revisi sejarah pemilu, Mahkamah Konstitusi mendadak pusing tujuh keliling, dan DPR, ya, DPR mungkin tetap santai karena sibuk debat soal boleh tidaknya TikTok jadi alat kampanye. Dunia internasional pun bisa goyang. Mungkin Presiden Korea Selatan bakal tanya, “Jokowi itu lulusan mana sih sebenernya?” atau IMF nanya ulang, “Yang tanda tangan kontrak ini, ijazahnya valid kan?” Kacau.
Belum lagi netizen. Mereka akan hidup sepenuhnya dalam mode investigasi. Grup Telegram, Facebook, dan TikTok jadi laboratorium forensik digital. Ada yang ngulik logo UGM dari tahun ke tahun, ada yang nge-zoom tanda tangan rektor, ada juga yang sok detektif, “Nih font di ijazahnya nggak matching, Bro, ini kayaknya pakai Times New Roman 2021, padahal tahun 1985 belum ada!” Semua orang mendadak ahli grafologi dan sejarah desain dokumen kampus.
Jangan lupakan aspek pidananya. Kalau terbukti palsu, bisa masuk pasal pemalsuan dokumen. Tapi ya gitu, membuktikan motif, niat, dan konspirasi di balik itu akan lebih panjang dari cerbung saya “Cinta Tertinggal” dan lebih membingungkan dari silsilah keluarga di ‘Game of Thrones’. Prosesnya bisa naik banding, kasasi, lalu uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bisa 16 bulan, bisa 16 tahun. Mudahan yang berpekara umurnya panjang. Dan, kita pun masih hidup. Tergantung seberapa kuat stamina hukum negara ini untuk bergulat dengan absurditas.
Tapi di tengah semua keributan ini, Universitas Gadjah Mada tetap tenang. Mereka bilang ijazahnya asli, sah, dan tidak perlu diragukan. Tapi siapa peduli? Ini negara yang bisa percaya bumi datar tapi nggak percaya kalau presiden bisa lulus kuliah.
Pada akhirnya, apakah ini hanya drama politik murahan? Atau memang ada misteri besar yang belum terungkap? Kita nggak tahu. Tapi satu hal pasti, rakyat Indonesia akan tetap menonton dengan antusias, lengkap dengan kopi, keripik, dan komentar nyinyir.
Selamat menikmati drama ini, wak. Siapkan diri. Karena, drama ijazah ayah Gibran bakal panjang bila memang terbukti palsu. Bila selesai di tingkat mediasi, case closed.
Publisher : Timtas M-86 #camanewak
Social Footer