Foto : Ketua DPW RAJAWALI Jatim (Ist)
Tulungagung,Jatim ‐ Monitor86.com
Langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini memperluas penyelidikan hingga ke kalangan pengusaha dan pihak swasta dalam kasus dugaan suap dan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo, mendapat apresiasi sekaligus sorotan mendalam dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Jawa Timur.
Organisasi yang dikenal kritis terhadap praktik penyimpangan pengelolaan negara iniu menilai, arah penyidikan yang kini menyasar 12 pimpinan perusahaan atau rekanan utama yang bergerak di lingkungan Pemkab Tulungagung, adalah langkah paling tepat untuk membedah akar persoalan korupsi yang sudah berjalan secara sistematis dan terorganisir rapi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dan dikonfirmasi, modus yang kini disebut penyidik sebagai ‘Arisan Culas’ terbukti menjadi sarana utama bagi Gatut Sunu untuk mengeruk keuntungan pribadi dari setiap proyek yang dibiayai uang rakyat. Skema ini berjalan dengan cara mengatur pemenang lelang jauh sebelum proses penawaran dibuka secara resmi, di mana para pengusaha wajib menyetor sejumlah uang tertentu agar dinyatakan lolos dan memenangkan pekerjaan.
Tekanan ini tidak hanya menimpa kalangan pengusaha. Sebelumnya, KPK juga menemukan fakta mengerikan bahwa para pejabat dinas dipaksa menandatangani surat pengunduran diri kosong yang bisa kapan saja diberlakukan jika mereka gagal mengumpulkan uang setoran yang ditetapkan sang bupati. Akibatnya, anggaran pelayanan publik dipotong hingga separuhnya dan kualitas pembangunan infrastruktur menurun drastis, sementara dana hasil pemerasan justru digunakan untuk gaya hidup mewah.
Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur, Sujatmiko, dalam pernyataannya kepada awak media, menyatakan kekesalan yang mendalam atas praktik kotor ini.
“Apa yang terjadi di Tulungagung adalah contoh nyata bagaimana jjabatan publik diperdagangkan begitu saja demi keuntungan segelintir orang. Kami sangat mengapresiasi langkah KPK yang kini berani mengusut hingga ke pihak swasta, karena tanpa dukungan dan keterlibatan para rekanan ini, praktik korupsi sebesar ini mustahil bisa berjalan lancar dan terus-menerus,” tegas Sujatmiko. Jumat (05/06/26).
DPW RAJAWALI Jatim mendesak agar penyelidikan yang dilakukan di lingkungan Polda Jatim dan lokasi lainnya dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu. Seluruh aliran dana harus dilacak sampai ke tujuan akhirnya, dan siapa pun yang terbukti terlibat, baik birokrat maupun pengusaha, harus diadili dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya agar menjadi efek jera yang nyata.
“Kami mengingatkan, jangan sampai ada yang dilindungi atau dilepaskan begitu saja. Kasus ini harus tuntas, berkasnya lengkap, dan pertanggungjawabannya di depan hukum mutlak harus ditegakkan. Ini adalah bentuk pengembalian kepercayaan masyarakat yang sudah sangat tercoreng,” tambahnya.
Organisasi ini juga berjanji akan terus memantau setiap perkembangan kasus ini, dan mendorong aparat penegak hukum untuk tidak berhenti sampai kasus ini benar-benar terbongkar sampai ke akar-akarnya.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Social Footer