Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
JAKARTA – Monitor86 com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengambil langkah tegas dengan “turun gunung” dan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil setelah ditemukan banyak anomali, penyimpangan, hingga praktik korupsi yang merajalela — mulai dari pemotongan anggaran 10–15 persen, pengondisian proyek, hingga penggunaan dana bukan untuk aspirasi rakyat, melainkan kepentingan politik dan keuntungan pribadi oknum legislatif.
Gerakan pencegahan dan pengawasan ini langsung disambut positif dan didukung penuh oleh dua organisasi pengawas kinerja aparatur dan negara, yaitu Monitor Aparatur untuk Negara dan Golongan (MAUNG) serta Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI). Ketua Umum sekaligus Pendiri kedua lembaga tersebut, Hadysa Prana, mengapresiasi langkah berani KPK dan menegaskan bahwa ini adalah momen krusial untuk menutup celah korupsi yang selama ini menjadi “lahan basah” di daerah.
“Kami sangat mendukung langkah KPK yang langsung turun ke lapangan. Selama ini Pokir sering kali disalahartikan dan disalahgunakan: seharusnya aspirasi rakyat, malah jadi alat transaksi, titipan proyek, dan sumber komisi. Ini harus dihentikan total. Celah ini sudah terlalu lama merugikan negara dan mencoreng wajah demokrasi,” ujar Hady, Senin (8/6/2026).
Berdasarkan data dan temuan KPK, masalah pengelolaan Pokir sudah terjadi sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat pelaksanaan. Modus yang sering terungkap meliputi: pengusulan proyek tidak sesuai kebutuhan, pemusatan lokasi yang tidak wajar, persekongkolan dengan kontraktor, hingga manipulasi dokumen pertanggungjawaban. KPK mengingatkan, jika dibiarkan, praktik ini akan terus menjadi pintu masuk korupsi yang sulit diberantas .
Ketum menegaskan, sebagai lembaga yang bergerak mengawal transparansi dan akuntabilitas, MAUNG dan RAJAWALI tidak akan diam saja. Ia secara resmi menyerukan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran pengurus, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta seluruh anggota di seluruh Indonesia untuk bergerak aktif.
“Saya perintahkan kepada semua tingkatan organisasi, dari pusat sampai ke daerah, untuk langsung turun memantau, meneliti, dan mengawasi setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek yang bersumber dari Pokir DPRD. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, pelanggaran, atau dugaan korupsi, segera catat, kumpulkan bukti, dan tindak lanjuti sampai ke ranah hukum. Jangan biarkan satu rupiah pun dikorupsi atas nama aspirasi rakyat,” tegas Ketua Umum dengan nada tegas.
Menurutnya, peran masyarakat sipil dan organisasi pengawas sangat dibutuhkan karena pengawasan internal sering kali lemah atau tertutup. Kehadiran MAUNG dan RAJAWALI diharapkan menjadi “mata dan telinga” tambahan bagi KPK, sekaligus menekan oknum yang berniat berbuat curang.
“Pokir itu hak rakyat, bukan hak pribadi anggota dewan. Uang itu dari rakyat, harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan nyata. Kalau ada yang main-main, kami pastikan tidak akan lepas dari pantauan dan tindakan hukum. Kami siap mendampingi KPK dan masyarakat untuk membongkar setiap praktik kotor yang ada,” tambahnya.
Hady juga mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi sampai ke kabupaten dan kota. Ia berharap langkah ini menjadi titik balik agar pengelolaan anggaran daerah menjadi bersih, transparan, dan benar-benar bermanfaat.
Kedua organisasi ini berjanji akan terus memantau perkembangan kebijakan KPK, mempublikasikan setiap temuan penting, dan melaporkan jika ada hambatan atau upaya penggagalan pengawasan. Bagi Hadys Prana, ini adalah bentuk tanggung jawab menjaga keuangan negara dan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, KPK terus memperluas jangkauan pengawasan ke berbagai daerah dan berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah serta BPK untuk memastikan setiap aturan berjalan sesuai ketentuan.
Publisher :: TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG + RAJAWALI
Social Footer