JAKARTA —Monitor86.com
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali terasa tajam. Pada penutupan perdagangan Senin (22/6/2026), mata uang Indonesia ditutup melemah 0,28% ke level Rp17.825 per Dolar AS, melanjutkan tren penurunan yang sudah terjadi sejak akhir pekan lalu. Sebelumnya, Jumat (19/6), rupiah juga terdepresiasi 0,42% dan bertengger di angka Rp17.775/US$.
Pelemahan ini didorong oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ketidakpastian kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran meningkat tajam setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengancam melanjutkan aksi militer, sementara Teheran menutup akses strategis Selat Hormuz. Situasi ini mendorong investor berbondong‑bondong mencari perlindungan di Dolar AS, membuat indeks DXY menguat 0,07% ke posisi 100,924. Akibatnya, harga minyak dunia ikut melonjak hingga 1,30% ke level US$81,62 per barel, beban tambahan bagi neraca perdagangan dalam negeri.
Di sisi dalam negeri, Bank Indonesia merespons dengan memperketat aturan pembelian valuta asing. Mulai 1 Juli 2026, batas pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung diturunkan dari US$25.000 menjadi hanya US$10.000 per orang per bulan. Batas dokumen pendukung transfer ke luar negeri juga diperketat dari US$50.000 menjadi US$25.000. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar valas, namun belum cukup menahan tekanan saat ini.
Ketua Dewan Pembina MAUNG Pusat, Syarief Achmad, menilai gejolak ini tidak hanya soal faktor luar, tapi juga lemahnya penopang nilai tukar dari sisi riil ekonomi. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pasar atau pengetatan aturan semata. Saat dolar menguat karena ketegangan dunia, kekuatan rupiah harus ditopang oleh ekspor yang sehat, cadangan devisa yang terjaga, serta pengendalian impor yang cerdas,” ujarnya. Senin (22/06/26).
DPP MAUNG mengusulkan langkah konkret sebagai solusi jangka pendek dan menengah:
✅ Perkuat Insentif Ekspor: Pemerintah harus mempercepat pengembalian pajak dan memudahkan birokrasi bagi eksportir produk unggulan, terutama komoditas non‑migas dan hasil olahan bernilai tambah tinggi, agar arus masuk devisa makin deras.
✅ Pengendalian Impor Barang Konsumsi: Terapkan aturan ketat dan tarif bertingkat bagi barang mewah serta barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, agar permintaan valas tidak memuncak.
✅ Optimalisasi Cadangan Devisa: Pastikan cadangan devisa tidak hanya cukup untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang, tapi juga tersedia untuk meredam gejolak spekulasi secara terukur.
✅ Edukasi & Pengawasan Pasar Valas: Perluas sosialisasi aturan baru BI serta perketat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan yang berpotensi memanfaatkan ketidakpastian untuk keuntungan sepihak.
✅ Percepat Hilirisasi: Kurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, bangun industri pengolahan agar nilai jual produk Indonesia makin tinggi dan tidak mudah tergantung fluktuasi harga dunia.
“Kestabilan rupiah adalah kepentingan rakyat luas, bukan hanya urusan bank sentral. Jika dibiarkan terus melemah, biaya kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga cicilan utang luar negeri makin berat. MAUNG mengingatkan pemerintah harus bekerja lebih cepat dan terpadu,” tegas Syarief.
Sampai berita ini ditayangkan, nilai tukar masih bergerak fluktuatif mengikuti perkembangan situasi di Timur Tengah. DPP MAUNG Pusat mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tetap waspada dan tidak lengah, karena ketahanan nilai tukar rupiah merupakan cerminan kekuatan ekonomi bangsa sekaligus penjamin kesejahteraan jutaan rakyat Indonesia. MAUNG akan terus memantau setiap kebijakan yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia, serta tetap siap menyuarakan aspirasi masyarakat demi terciptanya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Social Footer