Doc : Tim Investigasi
Purwakarta,Jabar — Monitor86.com
Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menggelontorkan anggaran *Rp 1.074.295.145,00* dari APBD 2026 untuk kegiatan "Penataan Kios PKL Bungursari". Proyek dengan waktu 120 hari kalender ini dikerjakan oleh *PT. Warga Utama Prima Mandiri*
Namun, proyek senilai lebih dari 1 Miliar ini langsung menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah proyek penataan PKL di daerah lain kerap bermasalah mulai dari mangkrak, tidak tepat guna, hingga tidak melibatkan pedagang. Kamis (16/06/26).
*Beberapa poin kekurangan dan catatan kritis yang disorot:*
*1. Keterlibatan PKL Minim*
Hingga papan proyek dipasang, belum ada kejelasan apakah para PKL Bungursari dilibatkan dalam perencanaan desain kios. Jika tidak dilibatkan, dikhawatirkan kios yang dibangun tidak sesuai kebutuhan dan akhirnya kosong.
*2. Rawan Mangkrak & Tidak Difungsikan*
Pengalaman di beberapa daerah, kios baru sering tidak ditempati karena sewa mahal, lokasi tidak strategis, atau tidak ada pendampingan. Warga meminta DPUTR memastikan ada SOP pengelolaan dan seleksi PKL yang jelas pasca proyek.
*3. Kualitas vs Nilai Anggaran*
Dengan nilai kontrak di atas 1 Miliar untuk 120 hari kerja, publik berhak mengawasi kualitas material dan volume pekerjaan. Jangan sampai anggarannya besar tapi hasilnya asal-asalan.
*4. Transparansi RAB*
Masyarakat menuntut keterbukaan Rincian Anggaran Biaya. Berapa jumlah kios yang dibangun? Berapa harga per kios? Hal ini penting agar tidak ada dugaan mark up.
"Kami mendukung penataan. Tapi jangan sampai uang rakyat 1 Miliar lebih hanya jadi bangunan kosong. Libatkan PKL, awasi kualitasnya, dan pastikan bisa dipakai," ujar salah satu warga Bungursari.
Hingga berita ini diturunkan, DPUTR Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme penempatan PKL dan pengawasan proyek ini.
LSM dan media diharapkan ikut mengawal agar proyek ini benar-benar bermanfaat untuk menghidupkan ekonomi kecil, bukan hanya jadi proyek fisik semata.
Edi Tanam
Social Footer