Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
SEKADAU, KALBAR — Monitor86.com
Terkait informasi pemeriksaan keterlibatan sejumlah pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau dalam dugaan kasus komoditas emas,seberat 1,66617 kilogram dari wilayah Hulu Pinoh menuju Pontianak. DPD Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indoneisa (RAJAWALI) Sekadau meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyampaikan hasil pemeriksaan internal tersebut secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Ketua DPD RAJAWALI Sekadau, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak boleh berhenti di ruang tertutup saja. Masyarakat Kabupaten Sekadau berhak mengetahui perkembangan dan hasil akhir dari proses tersebut, termasuk siapa yang terlibat, peran masing-masing, serta langkah penindaklanjutan yang diambil.
"Kami mengapresiasi langkah Kejati Kalbar yang telah membuka pemeriksaan internal. Namun proses ini harus diiringi dengan keterbukaan informasi. Hasil pemeriksaan, baik yang menunjukkan adanya pelanggaran maupun yang membuktikan sebaliknya, wajib disampaikan secara jelas dan akurat kepada publik," ungkap Heri Ketua DPD RAJAWALI Sekadau. Selasa (10/11/26).
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Jika ditemukan adanya penyimpangan, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti adanya pelanggaran, hal serupa juga perlu diketahui publik agar nama baik pihak yang tidak bersalah segera dipulihkan.
DASAR HUKUM YANG MENDASARI DESAKAN:
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia — Pasal 5 ayat (1): Kejaksaan wajib bersikap adil, jujur, dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme — Pasal 3 huruf b dan g: Menegaskan asas keterbukaan dan asas pertanggungjawaban sebagai asas utama penyelenggaraan negara.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 9 ayat (1): Badan publik wajib memberikan informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu kepada publik.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru — Pasal 427: Mengatur pidana bagi pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangannya.
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 2 ayat (1): Berlaku bagi setiap orang, termasuk pegawai negeri dan aparat penegak hukum.
Peraturan Jaksa Agung No. PER-001/JA/02/2015: Mengatur kewajiban penyelidikan objektif dan tuntas terhadap dugaan pelanggaran oleh jaksa atau pegawai kejaksaan.
Transparansi bukanlah permintaan tambahan, melainkan hak konstitusional masyarakat. DPD RAJAWALI Sekadau berharap Kejati Kalbar dapat menyelesaikan pemeriksaan ini dengan cepat, objektif, dan menyampaikan hasilnya secara terbuka demi menjaga kepercayaan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.
DPD RAJAWALI Sekadau
Mata dan Telinga Masyarakat — Mengawal Kebenaran dan Keadilan
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
Social Footer